BICARADATA.CO, NASIONAL – Tiga bulan terakhir, Feri Amsari menyibukkan diri dengan agenda safari politik mendatangi rumah-rumah para petinggi politik. Dosen Universitas Andalas, Padang, itu membahas mengenai jalannya pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto.
Feri menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan Prabowo, tidak ada partai politik yang mengambil peran sebagai oposisi. Akibatnya, tak tersedia wadah yang dapat menyalurkan kemarahan dan protes publik terhadap pemerintah. “Saya mencoba membangun konsolidasi,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.
Salah satu tokoh yang kerap diajak berdiskusi oleh Feri adalah Mahfud Md., yang pernah menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024. Pada Senin, 27 Juli 2026, Feri mendatangi kantor Mahfud di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Itu merupakan pertemuan yang kesekian kalinya antara Feri dan Mahfud di rumah yang dijadikan markas MMD Initiative tersebut.
Feri menuturkan bahwa diskusi dengan Mahfud menyoroti kondisi ekonomi dan penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo. Mahfud berulang kali mengkritik praktik penegakan hukum selama dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Menurut Feri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kerap menyebut bahwa pemerintah menangkap para koruptor namun tidak pernah menuntaskan akar persoalan korupsi.
Feri menilai keresahan terhadap pemerintahan Prabowo kini telah menyebar luas. Konsolidasi antarmasyarakat sipil, tuturnya, harus dilakukan untuk melahirkan oposisi yang kokoh. “Masyarakat sipil tidak mungkin melawan sendirian,” ujar Feri.
Ketika dimintai tanggapan mengenai pertemuannya dengan Feri, Mahfud mengatakan bahwa perbincangan itu mengulas implementasi kebijakan Prabowo belakangan ini. “Ada jurang antara pernyataan politik Presiden Prabowo dan implementasinya,” kata Mahfud kepada Tempo pada Kamis, 30 Juli 2026.
Mahfud bukan satu-satunya elite politik yang disambangi Feri dan rekan-rekannya. Pada awal Maret 2026, Feri bersama sejumlah pakar juga bertemu dengan mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Berbeda dengan Mahfud, Kalla dipandang dapat menjadi penopang untuk memperkuat dukungan dari politikus senior, memberikan wawasan soal ekonomi, serta berbagi pengalaman dalam menata pemerintahan karena pernah dua kali menjabat sebagai wakil presiden.
Sebelum pertemuan dengan Feri dan kawan-kawan, Kalla telah mengkritik sejumlah keputusan Prabowo. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyoroti penanganan banjir di Sumatera yang dinilainya lamban. Ia juga mempertanyakan langkah Prabowo yang membawa Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Maret 2026, Kalla menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah memasuki masa krisis. Ia mendesak Prabowo untuk meninjau kembali program-program yang membebani anggaran, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. “Saya sebelumnya bertemu dengan pengusaha, hampir semuanya mengeluh,” tutur Kalla.
Mandira Bienna Elmir, rekan Feri yang turut hadir saat menemui Kalla, mengatakan bahwa pertemuan dengan Kalla membahas potensi guncangan ekonomi. Dengan pengalaman sepuluh tahun menjadi wakil presiden dan latar belakang sebagai pengusaha, Kalla menyampaikan pandangannya mengenai pengelolaan keuangan serta respons dunia usaha terhadap kebijakan Prabowo. “Kami saling menguatkan peran masyarakat sipil,” ujar Mandira, yang kini menjabat sebagai Ketua Forum Indonesia Muda, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Masyarakat sipil juga menjalin komunikasi dengan partai-partai politik. Dalam serangkaian pertemuan dengan partai, mereka menyoroti kondisi perekonomian yang kian memburuk. Salah satu partai yang ditemui Feri dan koleganya adalah PDIP.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya mulai membuka ruang diskusi dengan masyarakat sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Seiring berjalannya pemerintahan Prabowo, diskusi pun mulai menyentuh pelaksanaan program unggulan mantan Menteri Pertahanan itu, yaitu makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. “Kami sejak awal sudah membahas potensi terjadinya korupsi dalam proyek makan bergizi gratis dan sekarang akhirnya terbukti,” tutur Hasto ketika dimintai tanggapan pada Kamis, 30 Juli 2026.
Hasto menyatakan bahwa PDIP mengundang kelompok masyarakat sipil untuk berdiskusi setidaknya setiap dua pekan sekali. Intensitas pertemuan bisa bertambah jika terjadi gejolak politik dan ekonomi yang memerlukan respons dari partai. “Kami merasa gejala otoritarianisme seperti Orde Baru mulai muncul kembali,” ujar Hasto.
Belakangan, komunikasi antara masyarakat sipil dan PDIP itu juga merangkul salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo. Seorang pakar hukum yang terlibat dalam komunikasi dengan partai pendukung pemerintah itu bercerita bahwa mereka membahas posisi partai tersebut yang serba tanggung di dalam kabinet.
Menurut narasumber itu, partai tersebut hanya memperoleh kompensasi kursi menteri dalam jumlah kecil, namun tidak sejalan dengan aspirasi konstituennya. Sikap politik semacam ini berpotensi menggerus perolehan suara partai pada Pemilu 2029.
Feri Amsari mengakui bahwa komunikasi antara masyarakat sipil dan elite politik sempat dipertanyakan oleh sejumlah koleganya. Menurut Feri, tujuan dari komunikasi dengan elite politik bukanlah untuk mencapai kompromi politik. “Kami ingin mendiskusikan kolaborasi yang bisa dilakukan,” katanya.
Feri mengatakan bahwa ada gagasan yang muncul dari safari politik ke rumah dan kantor para elite tersebut. Ide itu adalah pembentukan kelompok oposisi alternatif yang kemudian dikenal sebagai kabinet bayangan—sebuah wacana yang sebenarnya sudah mengemuka di kalangan masyarakat sipil sejak akhir 2025.
Rencana pembentukan kabinet bayangan berawal dari kekhawatiran terhadap pola advokasi dan perlawanan masyarakat sipil dalam satu dekade terakhir. Ahmad Jilul, inisiator kabinet bayangan, menyatakan bahwa gerakan masyarakat sipil masih terpecah-pecah sehingga dibutuhkan wadah untuk berkonsolidasi. “Kami menyatukan dengan tetap menghormati kepakaran dan kualifikasi masing-masing sehingga menjadi semacam susunan menteri,” tutur Jilul, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia.
Konsep kabinet bayangan versi masyarakat sipil di Indonesia berbeda dengan kabinet bayangan di Inggris atau Australia. Di kedua negara tersebut, kabinet bayangan merupakan bagian dari sistem parlementer yang biasanya dipimpin oleh tokoh utama partai oposisi. Namun, ada pula sejumlah negara yang kabinet bayangannya dibentuk oleh publik. “Di Prancis, kabinet bayangannya terbentuk secara informal di luar parlemen,” ujar Feri Amsari, inisiator lain dari kabinet bayangan.
Kabinet bayangan ini terdiri atas 14 menteri dan seorang Sekretaris Kabinet, yang dijabat oleh Ahmad Jilul. Para menteri tersebut berasal dari kalangan akademisi dan aktivis.
Misalnya, posisi Menteri Riset, Teknologi, dan Digital diisi oleh Nenden Sekar Arum, yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif SAFEnet—organisasi nirlaba yang aktif mengadvokasi hak-hak digital masyarakat. Sementara itu, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Iqbal Damanik, ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Iqbal pernah menyusup ke acara konferensi pertambangan di Jakarta dan membentangkan spanduk yang menolak eksploitasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Tak ketinggalan, nama-nama akademisi seperti dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, yang diangkat sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, serta pakar manajemen pertahanan dari Binus University, Curie Maharani Savitri, sebagai Menteri Pertahanan.
Sekretaris Kabinet kabinet bayangan, Ahmad Jilul, mengatakan bahwa formasi kabinet bayangan dibuat ramping agar dapat menjadi mitra tanding bagi koalisi besar yang dibangun Presiden Prabowo. Menurut Jilul, satu menteri kabinet bayangan dapat menjadi sparring partner bagi beberapa kementerian di pemerintahan Prabowo. “Struktur kami lebih efisien,” katanya.
Proses pencarian nama calon menteri kabinet bayangan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pendaftaran terbuka di situs resmi kabinet bayangan hingga penjaringan nama dari rekomendasi koalisi masyarakat sipil. Nama-nama calon yang masuk kemudian diseleksi oleh tim panelis yang terdiri dari tiga orang, yaitu mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar; dan dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, juga ditunjuk sebagai panelis seleksi.
Erry Riyana mengaku diajak oleh Ahmad Jilul untuk terlibat dalam gerakan ini. Ia menyebutkan bahwa ada sejumlah kriteria bagi calon menteri bayangan yang disepakati pada awal seleksi, yakni integritas, kompetensi, kemampuan memimpin, serta rekam jejak. Dari sekitar 300 nama yang masuk ke tim panelis, Erry mengatakan hanya 20 orang yang memenuhi kriteria tersebut. “Karena kami mencari anak muda, tentu harus agak longgar soal rekam jejaknya,” tutur Erry kepada Tempo pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pada Senin, 27 Juli 2026, kabinet bayangan berkumpul untuk diperkenalkan secara resmi kepada publik. Pertemuan di sudut salah satu toko buku di Cikini, Jakarta Pusat, itu sekaligus menjadi rapat perdana kabinet bayangan.
Bagi Feri Amsari, yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di kabinet bayangan, tim yang terbentuk ini merupakan awal dari cara baru dalam mengawasi pemerintah. Kabinet bayangan tengah menyiapkan program berbasis partisipasi publik, seperti penggalangan dana untuk membiayai proyek-proyek pelayanan publik skala kecil yang dinilai terlewat oleh pemerintah.
Selain itu, kabinet tandingan ini akan menyusun rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Rapor tersebut berisi hasil pengawasan dan evaluasi yang berbasis data. “Mudah-mudahan kabinet Prabowo terlecut dan tersadar untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dalam melayani publik,” kata Feri.
Editor: Redaksi
