BICARADATA.CO, HUMANIORA – Sejak zaman peradaban kuno, mendudukkan bentuk bumi yang bulat ke atas lembaran kertas datar selalu menyisakan dilema abadi: tidak ada peta yang sepenuhnya jujur. Ketika seorang kartografer memilih untuk menyelamatkan ketepatan arah kompas, ukuran luas daratan terpaksa dikorbankan. Begitu pula sebaliknya, saat proporsi luas benua dipertahankan, bentuk garis pantainya tak terelakkan bakal melenceng dan tampak terdistorsi.
Kenyataan ilmiah inilah yang melatari sebuah pergeseran penting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Lewat inisiatif bertajuk Correct the Map yang digagas oleh Togo bersama Uni Afrika, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas menyepakati desakan untuk mereformasi representasi visual dunia. Selama berabad-abad, peta Mercator yang lahir dari era pelayaran navigasi abad ke-16 telah mencetak persepsi global yang timpang; daratan di belahan utara dekat kutub tampak membengkak raksasa, sementara benua raksasa di lingkar ekuator, khususnya Afrika, menyusut secara visual. Melalui resolusi tersebut, dunia didorong beralih ke proyeksi setara luas (equal-area) seperti Equal Earth untuk ruang-ruang kelas, pemberitaan media, dan dokumen resmi negara, demi menghadirkan ukuran bumi yang jauh lebih adil.
Kendati gelombang koreksi kartografi ini bergulir kencang di panggung internasional, denyut pemetaan teknis di Indonesia tidak serta-merta terguncang. Tanah air telah memiliki fondasi perhitungannya sendiri. Peta Rupabumi Indonesia tetap bersandar kokoh pada sistem Universal Transverse Mercator (UTM), sementara Badan Informasi Geospasial (BIG) sejatinya telah jauh hari menggunakan proyeksi setara luas (World Cylindrical Equal Area) untuk mengukur setiap jengkal kedaulatan dari desa hingga batas negara.
Bagi Indonesia, tantangan sesungguhnya bukan pada hitung-hitungan matematis para surveyor, melainkan pada apa yang dilihat generasi muda di lembar buku sekolah dan layar gawai mereka. Ketika atlas dunia perlahan berganti rupa dengan proyeksi Equal Earth, ketelitian tetap dituntut agar batas maritim, garis kedaulatan, serta toponimi resmi Nusantara tidak ikut kabur dalam gelombang perubahan visual tersebut.
Pada akhirnya, sejarah kartografi dari era Thales dan Eratosthenes hingga abad modern selalu mengajarkan satu hal: peta bukan sekadar gambar mati tentang geografi. Di balik garis meridian dan paralel, setiap proyeksi menyimpan tujuannya masing-masing—sebagian dirancang untuk memandu kapal membelah samudra, sementara yang lain lahir untuk meluruskan cara manusia memandang tempatnya di tengah dunia.
Editor: Redaksi
