BICARADATA.COM, HUMANIORA – Pemerintah Kota New York menginisiasi program supermarket berbasis kepemilikan publik yang dinamai N.Y.C. Groceries sebagai langkah meredam tingginya biaya hidup warga melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, secara resmi mengumumkan pada Senin, 27 Juli 2026, bahwa sejumlah komoditas kebutuhan pokok akan dibanderol sekitar 30 persen lebih murah ketimbang harga eceran pada umumnya.
Kebijakan ini diusung sebagai salah satu agenda utama eksekutif kota untuk menjawab persoalan tingginya biaya hidup di wilayah metropolitan tersebut. Berdasarkan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui laman NYC.gov, sebanyak lima unit supermarket akan didirikan, dengan masing-masing satu di setiap borough atau wilayah administratif. Gerai pertama ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027 di kawasan Hunts Point, Bronx, yang oleh pemerintah kota dinilai memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Lokasi kedua yang telah ditetapkan berada di La Marqueta, East Harlem, Manhattan.
Pemerintah Kota New York telah menyiapkan anggaran modal sebesar US$ 70 juta untuk membangun jaringan supermarket tersebut. Mengacu pada dokumen kebijakan N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability, program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 40 persen rumah tangga di New York yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Wali Kota Zohran Mamdani menyampaikan bahwa selama ini warga New York kerap dihadapkan pada ketidakpastian fluktuasi harga pangan. “Setiap pekan, warga New York masuk ke toko bahan makanan dengan harapan harga tidak naik lagi. Belanja kebutuhan pokok seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan kecemasan,” ujar Mamdani sebagaimana dikutip dari laman resmi pemerintah setempat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah bakal menjamin adanya diskon 30 persen untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok, yang mencakup telur, susu, ayam, buah-buahan, serta sayuran segar. Adapun harga untuk produk-produk tersebut akan ditetapkan setiap bulan sehingga tidak bergejolak dari minggu ke minggu.
Berdasarkan laporan NBC New York, keranjang belanja yang mendapatkan potongan harga tidak hanya terbatas pada produk segar, melainkan juga mencakup daging, makanan laut, dan sekitar 20 kategori kebutuhan lainnya seperti roti, keju, dan produk susu. Pemerintah kota memperkirakan bahwa skema ini dapat menekan rata-rata belanja rumah tangga hingga sekitar US
90 perbulan atau hampir US 90 perbulan atau hampir US 1.000 per tahun.
Meskipun disebut sebagai supermarket milik kota, pemerintah New York tidak akan mengurus langsung kegiatan operasional di lapangan. Merujuk pada dokumen request for proposals (RFP) yang dirilis oleh New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), pemerintah mencari mitra operator swasta yang bakal mengelola aktivitas keseharian supermarket. Pihak operator yang terpilih kelak akan bertanggung jawab atas pengadaan barang, pengelolaan rantai pasok, penataan produk, rekrutmen pegawai, keamanan toko, hingga pengendalian mutu pangan. Pemerintah kota hanya menetapkan misi, standar pelayanan, desain toko, dan target keterjangkauan harga, sementara pelaksanaan teknis diserahkan kepada pihak ketiga.
Alasan pemerintah memilih model ini adalah untuk memaksimalkan pengalaman dan keahlian perusahaan ritel yang telah mapan dalam hal jaringan pasokan dan tata kelola toko modern. “Kami mewujudkan visi supermarket milik kota yang terjangkau dan dikelola dengan baik bersama operator berpengalaman yang memahami pengadaan barang, penataan produk, dan pelayanan konsumen,” kata Mamdani. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan operator untuk memberikan upah dan tunjangan yang layak kepada para pekerja, serta mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan menyediakan ruang bagi pekerja untuk berserikat.
Rencana pembangunan supermarket berbasis kepemilikan publik ini menimbulkan kegelisahan dari pelaku usaha ritel skala kecil. Menurut laporan New York Post, Multicultural Business Coalition (MBC), sebuah organisasi yang mewakili sekitar 50 kamar dagang dari berbagai komunitas bisnis di New York, berencana untuk menggugat pemerintah kota karena menilai proyek tersebut berpotensi menciptakan iklim persaingan yang tidak adil. Pelaku usaha berpendapat bahwa penggunaan dana publik untuk menjual produk dengan harga lebih murah dapat menyulitkan toko kelontong dan supermarket swasta yang tidak menerima intervensi pendanaan dari pemerintah.
Sebagai upaya meredam kekhawatiran tersebut, Pemerintah Kota New York membatasi jenis produk yang dijual. Berdasarkan laporan NBC New York, supermarket kota tidak akan menjual makanan siap saji, minuman beralkohol, rokok, maupun tiket lotre yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi toko-toko kecil. “Kami ingin menjawab persoalan keterjangkauan harga dan akses pangan tanpa mengganggu kemampuan usaha lain untuk tetap bertahan,” kata Mamdani. “Kami tidak berupaya bersaing dengan toko kelontong atau supermarket dalam hal kelangsungan usaha mereka. Yang ingin kami lakukan adalah memberikan jaminan keterjangkauan harga bagi warga New York.”
Dokumen N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability juga menegaskan bahwa program ini disusun untuk melengkapi ekosistem pangan yang telah ada, bukan untuk menggantikannya. Penentuan lokasi toko pun dilakukan berdasarkan data mengenai akses pangan dan tingkat keterjangkauan harga di masing-masing wilayah. Saat ini, pemerintah New York tengah melanjutkan proses seleksi operator swasta dan pengembangan lokasi untuk tiga supermarket berikutnya di Brooklyn, Queens, serta Staten Island, setelah sebelumnya menetapkan dua lokasi awal di Hunts Point, Bronx, dan La Marqueta, Manhattan. Program ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027 dan akan berkembang menjadi lima supermarket kota yang tersebar di seluruh wilayah New York.
Konsep toko pangan murah sebenarnya bukanlah hal yang baru di sejumlah negara, meskipun formatnya berbeda dengan supermarket milik Pemerintah Kota New York ataupun koperasi desa merah putih di Indonesia. Di Jepang, jaringan Japan Agricultural Cooperatives (JA) mengelola toko yang memasarkan hasil pertanian langsung dari petani anggota kepada konsumen. Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), koperasi ini berperan dalam pemasaran hasil panen, penyediaan sarana produksi, hingga pemberian layanan keuangan bagi petani. Berbeda dengan supermarket New York, kepemilikan dan pengelolaan JA berada di tangan koperasi, bukan pemerintah.
Praktik serupa dapat ditemui di Korea Selatan melalui National Agricultural Cooperative Federation (NongHyup) yang mengoperasikan jaringan Hanaro Mart. Berdasarkan keterangan di situs resmi NongHyup, koperasi yang berdiri pada 1961 ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemasaran hasil pertanian, distribusi pangan, dan layanan keuangan. Jaringan Hanaro Mart memasok bahan pangan langsung dari petani, sehingga membantu menjaga harga tetap kompetitif sekaligus meningkatkan pendapatan produsen.
Sementara itu, di Swedia, jaringan Coop dimiliki oleh koperasi konsumen. Menurut situs resmi Coop Sweden, perusahaan ritel tersebut dimiliki oleh jutaan anggota koperasi melalui sejumlah koperasi konsumen regional. Jaringan ini tidak dimiliki pemerintah, melainkan oleh para anggotanya, sehingga berbeda secara fundamental dengan supermarket New York.
Karina Utami Dewi, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, menilai bahwa supermarket publik New York tidaklah tepat jika dibandingkan secara langsung dengan koperasi desa merah putih di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, model bisnis, pendanaan, tata kelola, dan skala kebijakan di antara keduanya sangatlah berbeda. “Tujuan supermarket New York dan kopdes merah putih memiliki kemiripan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, tapi pendekatan kelembagaannya sangat berbeda,” ujar Karina kepada Tempo, Selasa, 4 Agustus 2026.
Ia memaparkan bahwa supermarket New York merupakan supermarket publik berbasis subsidi pemerintah daerah di kawasan perkotaan dengan orientasi pelayanan publik, sedangkan kopdes merah putih dibangun melalui model koperasi sebagai kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi lokal di tingkat perdesaan melalui kelembagaan koperasi. Dari segi kuantitas, supermarket New York baru direncanakan hadir di lima lokasi, sementara kopdes merah putih dikembangkan secara lebih luas hingga puluhan ribu unit di berbagai daerah di Indonesia.
Karina berpendapat bahwa rencana Pemerintah Kota New York untuk membuka lima supermarket murah merupakan bagian dari realisasi janji kampanye Wali Kota Zohran Mamdani. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat Amerika Serikat terhadap kenaikan harga bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir, yang salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Karena itu, kehadiran supermarket yang dikelola pemerintah dengan potongan harga 30 persen ditawarkan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
Menurut Karina, kebijakan tersebut sejalan dengan fokus kampanye Mamdani yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan warga New York. “Kebijakan ini bukan karena kegagalan pasar. Sebab, faktanya, penyediaan bahan-bahan pokok tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pemerintah saja,” ungkapnya. Ia menilai intervensi pemerintah lebih merupakan bentuk keberpihakan dalam menyediakan alternatif bahan pangan murah. Mengenai dampaknya terhadap persaingan usaha, Karina menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah supermarket milik pemerintah akan mengganggu ritel swasta, mengingat program tersebut baru dijadwalkan berjalan pada 2027.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kekhawatiran pelaku usaha tetap wajar, mengingat pemerintah menjanjikan harga sekitar 30 persen lebih murah dibanding toko retail. Di sisi lain, supermarket pemerintah hanya akan menjual kebutuhan pokok tertentu sehingga tidak semua produk yang menjadi sumber pendapatan toko kelontong maupun supermarket swasta akan dipasarkan. “Dampaknya terhadap persaingan akan sangat bergantung pada implementasinya,” ujar Karina. Apabila supermarket pemerintah hanya mengisi kebutuhan yang belum terlayani, ia melanjutkan, persaingan dengan pelaku usaha yang sudah ada masih dapat berlangsung sehat. “Kebijakan ini lebih kepada upaya untuk menyediakan alternatif kepada masyarakat, bukan untuk menggantikan usaha yang sudah ada,” katanya.
Karina menilai bahwa tantangan terbesar dari program ini adalah menjaga keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Menurutnya, menjual barang dengan harga lebih murah berarti Pemerintah Kota New York harus terus menyediakan subsidi. Apabila kondisi keuangan pemerintah kota berubah, kemampuan mempertahankan subsidi tersebut juga dapat terpengaruh. “Secara jangka pendek, tentu ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok murah,” katanya. Namun, apakah kebijakan itu akan menimbulkan persoalan baru yang mendistorsi pasar, menurut dia, sangat bergantung pada pengelolaan supermarket tersebut.
Karina menambahkan bahwa sejumlah negara pernah bereksperimen dengan model toko pangan yang dikelola pemerintah, di antaranya bekas Uni Soviet, Venezuela, Kuba, Hungaria, dan Polandia. Berbagai model tersebut kemudian menghadapi beragam persoalan, mulai dari kelangkaan barang yang berkepanjangan, pelayanan pelanggan yang buruk, pilihan produk yang terbatas dan cenderung ketinggalan zaman, hingga praktik korupsi, yang mengakibatkan toko pangan pemerintah dinilai kurang mampu merespons kebutuhan konsumen secara cepat.
Di sisi lain, Karina menyoroti Seikatsu Club di Jepang sebagai model koperasi berbasis masyarakat yang justru berkembang pesat. Gerakan ekonomi kerakyatan yang dipelopori oleh ibu rumah tangga ini bermula dari sekitar 200 anggota dan kini berkembang menjadi federasi yang terdiri atas 32 koperasi dengan hampir 350 ribu anggota, lebih dari 90 persen di antaranya adalah perempuan. Menurut Karina, Seikatsu Club memiliki omzet tahunan sekitar US 1 miliar dengan akumulasi modal anggota mencapai US$ 459 juta.
Editor: Redaksi
